Kadis P3AP2KB, Kasubag Sungram Focal Point Realisasi PPRG

Selasa (13/8) di Gedung Lettu Imam Adi Dinas P3AP2KB Kab.Pasuruan, Kasubag Sungram dan Perencanaan Seluruh OPD dan Kecamatan Se-Kabupaten Pasuruan mengikuti Rapat Koordinasi Focal Point Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender ( PPRG ).

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Kepala Dinas P3AP2KB Kab.Pasuruan, Bapak Mohammad Agus Masjhady,S.Sos.M.Si yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan, Bahwasannya Peserta dalam kegiatan ini yang merupakan Kasubag Sungram dan Perencanaan merupakan Focal Point yang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing, mengatur dan mengontrol proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang, untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.

Kadis P3AP2KB Kab.Pasuruan menambahkan, selanjutnya intensifikasi pembinaan Konsep dasar dan realisasi Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat dilakukan dimasing masing OPD dan Kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan, untuk itu penguatan kapasitas Kasubag Sungram dan Perencanaan selaku Focal Point PPRG sangat penting untuk dilakukan.

Ibu Sutia,S.Pd dari LPKP Provinsi Jawa Timur selaku Nara Sumber pada kegiatan ini menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Pasuruan pada Anugerah Parahita Ekapraya (APE), yaitu merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) dengan mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan, serta Indeks Ketimpangan Gender, Beliau meyakinkan untuk mempertahankan capaian tersebut, dengan revitalisasi PPRG disemua sektor, untuk itu dibutuhkan komitmen yang terstruktur, terukur dan terkontrol, dari semua pengampuh kebijakan dimasing masing OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta Sektor lainnya, seperti Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat dan lembaga lainnya.